Gambaran proyek pembangunan satu unit pengering bertenaga surya (solar dryer) untuk penanganan pascapanen kakao di Kabupaten Lombok Utara adalah penyediaan fasilitas pengeringan yang efisien dan higienis. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas biji kakao, terutama selama musim hujan, dengan mengendalikan proses pengeringan agar tidak bergantung sepenuhnya pada cuaca

Kegiatan Pembangunan 1 Unit Sumur Bor Produksi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, fasilitas umum, serta kegiatan produktif di wilayah tersebut. Desa Gunung Malang merupakan daerah dengan kebutuhan air yang cukup tinggi untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan kegiatan sosial masyarakat. Namun, keterbatasan sumber air permukaan dan kondisi geografis yang kering pada musim kemarau sering menimbulkan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Melalui pembangunan sumur bor produksi ini, diharapkan dapat tersedianya sumber air yang memadai dengan kapasitas lebih besar dan berkelanjutan. Sumur bor produksi akan berfungsi sebagai sumber utama pasokan air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, baik untuk konsumsi, sanitasi, maupun kegiatan produktif lainnya. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan memperhatikan hasil survei geolistrik dan kondisi hidrogeologi setempat agar diperoleh titik pengeboran yang potensial serta kualitas air yang sesuai standar kesehatan.

Paket 46.004 Pembangunan Prasarana Sarana Umum (PPSU) dilaksanakan di Dusun Lonong, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Program ini merupakan bagian dari kegiatan peningkatan infrastruktur dasar perdesaan yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas, memperbaiki kualitas lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sistem Padat Karya Tunai (PKT). Wilayah Dusun Lonong memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian dan perkebunan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana jalan lingkungan dan drainase yang memadai. Kondisi ini menyebabkan terganggunya mobilitas masyarakat, terutama pada musim hujan, ketika jalan menjadi licin dan tergenang air. Melalui pelaksanaan PPSU ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang berfungsi menunjang aktivitas warga sehari-hari, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan keterlibatan langsung warga desa dalam pelaksanaan kegiatan, proyek ini juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, sehingga keberlanjutan pemanfaatannya dapat terjaga dengan baik.

Kondisi ruang kerja Subbagian Rumah Tangga di lingkungan Kantor Gubernur telah mengalami penurunan kualitas fisik akibat usia bangunan dan intensitas penggunaan yang tinggi. Hal ini menyebabkan menurunnya kenyamanan dan efisiensi kerja pegawai, sehingga diperlukan renovasi untuk memperbaiki dan menata kembali ruang kerja agar sesuai dengan standar pelayanan dan tata kelola perkantoran yang baik.

Gambaran proyek pembangunan pagar tembok untuk Ruang Kenanga dan Wijayakusuma yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah pekerjaan konstruksi untuk meningkatkan keamanan, privasi, dan estetika di lokasi tersebut. Mengingat nama-nama ruangan tersebut sering digunakan di fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, proyek ini kemungkinan besar dilaksanakan di lingkungan layanan kesehatan

Paket 35.002 Pembangunan Prasarana Sarana Umum (PPSU) berlokasi di Jalan Halmahera, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Program ini merupakan bagian dari kegiatan peningkatan infrastruktur berbasis masyarakat melalui Padat Karya Tunai (PKT) yang bertujuan untuk memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan sarana dasar perkotaan. Kawasan Rembiga merupakan salah satu wilayah padat penduduk di Kota Mataram dengan tingkat aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi. Namun, beberapa titik infrastruktur seperti jalan lingkungan dan drainase di sepanjang Jalan Halmahera mengalami penurunan fungsi akibat kerusakan dan sedimentasi. Kondisi ini menyebabkan gangguan terhadap kenyamanan dan keselamatan warga, terutama saat musim hujan ketika air sering meluap dan menyebabkan genangan. Melalui kegiatan PPSU ini, pemerintah berupaya memperbaiki kualitas prasarana lingkungan, meningkatkan estetika kawasan, serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat di wilayah perkotaan. Program ini juga diharapkan dapat memberikan dampak sosial positif melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga masyarakat memperoleh manfaat langsung baik dari sisi infrastruktur maupun ekonomi

Kegiatan Pembangunan 1 Unit Sumur Bor di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa merupakan upaya penyediaan sarana air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber air permukaan. Kecamatan Moyo Hulu merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi seperti pertanian dan peternakan. Namun, ketersediaan air bersih di wilayah ini sering kali terbatas, terutama pada musim kemarau. Oleh karena itu, pembangunan sumur bor menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketersediaan air bersih secara mandiri dan berkesinambungan. Sumur bor ini akan dibangun menggunakan sistem dan teknologi yang sesuai dengan kondisi geologi setempat, sehingga mampu menghasilkan air dengan debit dan kualitas yang memadai. Selain mendukung kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan, produktivitas, serta kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Moyo Hulu.

Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya BKPH Ropang merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Ropang. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya hutan, BKPH Ropang membutuhkan fasilitas tempat kerja yang representatif, fungsional, dan sesuai standar untuk menunjang kegiatan administrasi, pengawasan lapangan, serta pelayanan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan. Saat ini, kondisi fasilitas kantor yang ada masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung kegiatan operasional. Oleh karena itu, pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya menjadi langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan efisien.

Proyek Pengadaan Bangunan Gedung Kantor; Renovasi Ruangan Bawah Masjid Kantor Gubernur merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi ruang di area bawah masjid yang berada di kompleks Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Renovasi ini dilakukan agar ruangan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai fasilitas pendukung kegiatan perkantoran maupun keagamaan. Pekerjaan meliputi perbaikan struktur bangunan, penataan ulang tata ruang, perbaikan lantai, dinding, dan plafon, peningkatan sistem pencahayaan dan ventilasi, serta penyempurnaan instalasi listrik dan air bersih. Proyek ini dibiayai melalui anggaran Biaya Renovasi Ruangan Bawah Masjid Kantor Gubernur, dengan tujuan utama menciptakan ruang yang lebih representatif, nyaman, dan fungsional bagi pengguna. Dengan adanya renovasi ini, diharapkan kondisi ruangan bawah masjid menjadi lebih layak, estetis, serta mendukung kegiatan keagamaan dan administrasi yang berlangsung di lingkungan kantor gubernur.

Paket 29.021 Pembangunan Prasarana Sarana Umum (PPSU) dilaksanakan di Dusun Todo Lauk, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dasar desa melalui pendekatan Padat Karya Tunai (PKT), dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah pedesaan. Dusun Todo Lauk merupakan kawasan dengan karakteristik perdesaan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Namun, keterbatasan infrastruktur seperti jalan lingkungan yang belum memadai dan drainase yang tidak berfungsi optimal sering menghambat kegiatan masyarakat, terutama dalam mobilisasi hasil pertanian dan akses menuju fasilitas umum. Melalui kegiatan PPSU ini, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan, memperlancar akses antarwilayah, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, serta produktif. Program ini juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat lokal dengan melibatkan mereka secara langsung dalam proses pembangunan, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan di desa.