Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas Wilayah 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha

Gambaran Pembangunan Baru RTLH adalah program bantuan pemerintah (termasuk tingkat pusat, provinsi, dan desa) untuk memperbaiki dan membangun rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat miskin. Prosesnya meliputi identifikasi rumah, survei, perencanaan teknis, penyaluran bantuan dana (seperti Dana Desa atau bantuan provinsi), penyediaan material, serta melibatkan partisipasi masyarakat, seperti tenaga kerja, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan martabat penghuninya.

Kegiatan Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil dan Pengadaan Sarana Pengolahan untuk Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Ingin Maju di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur merupakan bagian dari program peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan. Poklahsar Ingin Maju merupakan salah satu kelompok pengolah hasil perikanan di wilayah Jerowaru yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan produk olahan berbasis hasil tangkapan lokal. Namun, kondisi sarana dan prasarana pengolahan yang dimiliki masih terbatas dan sebagian mengalami kerusakan, sehingga produktivitas dan kualitas hasil olahan belum optimal. Melalui kegiatan rehabilitasi UPI dan pengadaan sarana pengolahan ini, pemerintah berupaya memperkuat kapasitas produksi, menjamin mutu dan higienitas produk, serta mendukung peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil sektor perikanan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya usaha pengolahan ikan yang berkelanjutan, memperluas lapangan kerja di daerah pesisir, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui peningkatan nilai tambah hasil perikanan.

Gambaran proyek Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor mencakup serangkaian kegiatan terencana untuk menjaga kondisi bangunan dan fasilitasnya agar tetap berfungsi optimal, aman, dan nyaman bagi para pengguna. Proyek ini dilakukan secara berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan besar, memperpanjang masa pakai gedung, serta menjaga nilai aset

Paket 52.013 Pembangunan Prasarana Sarana Umum (PPSU) dilaksanakan di Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Program ini merupakan bagian dari kegiatan pemerintah dalam mendukung peningkatan infrastruktur dasar perdesaan melalui pendekatan Padat Karya Tunai (PKT) yang bertujuan untuk memperbaiki fasilitas umum sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Desa Teniga merupakan wilayah dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang cukup dinamis, terutama di sektor pertanian dan perdagangan lokal. Namun, kondisi infrastruktur seperti jalan lingkungan dan drainase masih memerlukan peningkatan agar dapat menunjang mobilitas penduduk serta kelancaran distribusi hasil pertanian dan barang kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan PPSU di Desa Teniga ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan, memperkuat akses antarwilayah, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertata, bersih, dan nyaman. Selain memberikan manfaat fisik, kegiatan ini juga berdampak sosial-ekonomi secara langsung dengan melibatkan masyarakat setempat dalam pelaksanaan proyek, sehingga membantu menambah penghasilan serta memperkuat gotong royong masyarakat desa.

Kegiatan ini berupa renovasi Gedung III Lantai 1 yang berfungsi sebagai salah satu gedung perkantoran di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi NTB. Renovasi dilakukan untuk memperbaiki kondisi ruangan, tata interior, serta instalasi listrik dan plafon yang sudah mengalami penurunan fungsi akibat usia bangunan.

Gambaran Pembangunan Baru RTLH adalah program bantuan pemerintah (termasuk tingkat pusat, provinsi, dan desa) untuk memperbaiki dan membangun rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat miskin. Prosesnya meliputi identifikasi rumah, survei, perencanaan teknis, penyaluran bantuan dana (seperti Dana Desa atau bantuan provinsi), penyediaan material, serta melibatkan partisipasi masyarakat, seperti tenaga kerja, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan martabat penghuninya.

Paket 52.008 Pembangunan Prasarana Sarana Umum (PPSU) dilaksanakan di Dusun Braringan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar di wilayah perdesaan melalui pendekatan Padat Karya Tunai (PKT). Dusun Braringan merupakan salah satu wilayah dengan potensi pertanian dan peternakan yang cukup besar, namun masih menghadapi kendala berupa infrastruktur lingkungan yang belum optimal. Kondisi jalan lingkungan yang rusak dan sistem drainase yang kurang baik sering kali menghambat aktivitas masyarakat, terutama dalam mobilisasi hasil pertanian dan akses ke fasilitas umum. Melalui kegiatan PPSU ini, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur dasar desa agar lebih layak dan berfungsi dengan baik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui sistem padat karya. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memberikan dampak sosial-ekonomi positif bagi masyarakat setempat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan sementara.

Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Kantor Resort BKPH Rinjani Timur merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Timur di bidang pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. BKPH Rinjani Timur memiliki wilayah kerja yang luas dengan karakteristik geografis beragam, sehingga memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional, administrasi, koordinasi lapangan, serta pelayanan kepada masyarakat sekitar hutan. Saat ini, keberadaan gedung kantor resort yang representatif sangat dibutuhkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis kehutanan di lapangan. Pembangunan gedung kantor resort ini bertujuan menyediakan fasilitas kerja yang layak, aman, dan fungsional sesuai standar teknis bangunan pemerintah. Selain sebagai tempat kerja pegawai kehutanan, gedung ini juga akan berfungsi sebagai pusat kegiatan koordinasi, pengawasan, penyimpanan dokumen, serta pelayanan publik di wilayah kerja BKPH Rinjani Timur. Kegiatan konstruksi akan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi, mutu, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga menghasilkan bangunan yang kuat, nyaman, dan berdaya guna dalam jangka panjang.

Rumah Jabatan Gubernur sebagai fasilitas kedinasan utama Pemerintah Provinsi NTB memerlukan kondisi bangunan yang layak dan representatif. Salah satu bagian penting yaitu dapur bersih, berfungsi sebagai area penyajian dan penunjang kegiatan resmi pemerintahan maupun penerimaan tamu negara. Seiring waktu, kondisi fisik dapur mengalami penurunan, seperti kerusakan pada lantai, plafon, instalasi listrik, dan peralatan dapur, sehingga perlu dilakukan renovasi untuk menjaga kenyamanan dan kelayakan fungsi bangunan.