Pembangunan Gudang Tembakau
Dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan sarana pelayanan publik di pedesaan, pemerintah melaksanakan program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Sarana Umum (PPSU) guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Dusun Karang Asem, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, merupakan salah satu wilayah yang membutuhkan peningkatan sarana umum akibat kondisi infrastruktur lingkungan yang mulai menurun dan kurang memadai. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Melalui kegiatan Paket 01772 PPSU Dusun Karang Asem, diharapkan sarana dan prasarana dasar masyarakat dapat diperbaiki serta ditingkatkan guna menunjang mobilitas, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar masyarakat melalui program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Sarana Umum (PPSU) sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, merupakan salah satu wilayah yang memerlukan peningkatan dan perbaikan sarana umum guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Beberapa fasilitas lingkungan di desa ini mengalami penurunan kondisi sehingga tidak berfungsi secara optimal. Melalui pelaksanaan Paket 01754 PPSU Desa Bagik Payung, diharapkan infrastruktur dan sarana umum masyarakat dapat diperbaiki serta ditingkatkan, sehingga mampu mendukung kelancaran aktivitas warga, memperlancar akses pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya BKPH Ropang merupakan bagian dari program peningkatan sarana dan prasarana kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Ropang. Sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan lestari di wilayah Ropang dan sekitarnya, BKPH Ropang memerlukan fasilitas kerja yang memadai, aman, dan representatif. Kondisi sarana yang terbatas atau tidak layak dapat menghambat efektivitas kerja, koordinasi lapangan, serta pelayanan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang kehutanan. Oleh karena itu, pembangunan bangunan gedung tempat kerja lainnya ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur kantor yang mampu menunjang kegiatan administrasi, perencanaan, pengawasan, serta operasional lapangan secara optimal, sekaligus menjadi aset daerah yang memiliki nilai fungsi dan manfaat jangka panjang.
Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dasar masyarakat, Pemerintah melaksanakan program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Sarana Umum (PPSU) di berbagai wilayah pedesaan. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi sarana publik agar dapat menunjang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat secara optimal. Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, merupakan salah satu wilayah yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana umum, seperti jalan lingkungan dan fasilitas pendukung lainnya. Kondisi sebagian infrastruktur di desa ini sudah mengalami kerusakan dan menurunkan kenyamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat. Melalui pelaksanaan Paket 01326 PPSU Desa Bintang Rinjani, diharapkan infrastruktur dasar desa dapat diperbaiki dan ditingkatkan sehingga mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan akses pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Kegiatan Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sarana serta prasarana rumah jabatan pejabat negara, khususnya Rumah Jabatan Wakil Gubernur. Pada tahun anggaran 2019, kegiatan difokuskan pada renovasi kamar mandi utama serta perbaikan dan renovasi paving blok di area halaman rumah jabatan. Kondisi eksisting sebelum kegiatan menunjukkan adanya kerusakan pada bagian kamar mandi utama seperti kebocoran instalasi air, kerusakan keramik, serta sistem pembuangan yang tidak optimal. Selain itu, permukaan paving blok halaman mengalami penurunan dan retak akibat usia pemakaian, sehingga mengganggu estetika dan keamanan lingkungan rumah jabatan. Melalui kegiatan ini, dilakukan pekerjaan perbaikan struktural dan fungsional berupa penggantian material bangunan yang rusak, peningkatan kualitas sanitasi kamar mandi utama, serta pemasangan ulang paving blok dengan material yang lebih kuat dan tahan lama.
Kegiatan Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sarana serta prasarana rumah jabatan pejabat negara, khususnya Rumah Jabatan Wakil Gubernur. Pada tahun anggaran 2019, kegiatan difokuskan pada renovasi kamar mandi utama serta perbaikan dan renovasi paving blok di area halaman rumah jabatan. Kondisi eksisting sebelum kegiatan menunjukkan adanya kerusakan pada bagian kamar mandi utama seperti kebocoran instalasi air, kerusakan keramik, serta sistem pembuangan yang tidak optimal. Selain itu, permukaan paving blok halaman mengalami penurunan dan retak akibat usia pemakaian, sehingga mengganggu estetika dan keamanan lingkungan rumah jabatan. Melalui kegiatan ini, dilakukan pekerjaan perbaikan struktural dan fungsional berupa penggantian material bangunan yang rusak, peningkatan kualitas sanitasi kamar mandi utama, serta pemasangan ulang paving blok dengan material yang lebih kuat dan tahan lama.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR “BALAI KPH ROPANG”).
Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas infrastruktur pedesaan, Pemerintah melaksanakan program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Sarana Umum (PPSU) sebagai upaya memperbaiki aksesibilitas, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, merupakan salah satu wilayah yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan sarana umum guna menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Kondisi beberapa fasilitas umum dan infrastruktur lingkungan di desa tersebut mengalami penurunan fungsi akibat faktor usia dan kurangnya perawatan. Melalui kegiatan Paket 01771 PPSU Desa Mamben Lauk, diharapkan sarana dan prasarana dasar masyarakat dapat diperbaiki dan ditingkatkan sehingga mendukung kelancaran mobilitas, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas hidup warga desa secara berkelanjutan.
Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya BKPH Batulanteh merupakan bagian dari upaya peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja instansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan hutan. BKPH (Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan) Batulanteh memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lestari, pelayanan publik di sektor kehutanan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam di wilayah kerjanya. Untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan fasilitas kerja yang representatif, aman, dan sesuai standar operasional. Melalui kegiatan pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih tertata dan produktif, serta mendukung efektivitas pelaksanaan administrasi, koordinasi, dan operasional lapangan.
