We are a reliable transport agency providing safe and timely logistics solutions. Our services cover local and long-distance transportation needs.

Our Services
Get a Quote

Proyek

pembangunan dam pengendali pada wilayah BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada

Nomor Referensi: 3403037

Lingkungan Hidup – Pengelolaan Sumber Daya Alam

Tanggal Mulai Proyek 12 Sep 2017
Tanggal Berakhir Proyek 12 Sep 2018
Kemajuan (Capaian Fisik)
100%

Gambaran Proyek

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah unit pengelolaan hutan di tingkat tapak yang menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan secara efisien, efektif, dan lestari. KPH berfungsi sebagai badan pelaksana pembangunan dan pengendalian kegiatan kehutanan di wilayahnya, mengimplementasikan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

detail

Anggaran Proyek Rp 525,212,000
Durasi 366 hari
Tender 1 Tender
Dokumen 0 Dokumen
Anggaran Proyek 1 Anggaran Proyek
1 Nomor Referensi 3403037
2 Pemilik Proyek Balai KPH Ropang Provinsi NTB, UPTD
3 Sektor, Subsektor Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam
4 Nama Proyek pembangunan dam pengendali pada wilayah BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada
5 Lokasi Proyek Toffo Pajo Waworada Madapangga Dompu - Dompu (Kab.)
6 Tujuan Proyek Tujuan utama pembangunan dan pengendalian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien, optimal, serbaguna, dan lestari demi kemakmuran rakyat secara maksimal.
7 Gambaran Proyek Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah unit pengelolaan hutan di tingkat tapak yang menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan secara efisien, efektif, dan lestari. KPH berfungsi sebagai badan pelaksana pembangunan dan pengendalian kegiatan kehutanan di wilayahnya, mengimplementasikan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
1 Lingkup Proyek

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki lingkup tugas dan fungsi yang luas dalam pembangunan dan pengendalian wilayah hutan, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan hutan yang lestari.

2 Dampak Lingkungan

Pembangunan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, namun KPH juga berfungsi sebagai unit pengelolaan utama yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memitigasi dampak tersebut.

3 Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman

Lahan permukiman di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) membawa dampak signifikan, terutama terkait kerusakan lingkungan dan sosial ekonomi. KPH berperan sebagai pengendali melalui perencanaan dan pengelolaan hutan yang lestari, kemitraan masyarakat, serta penegakan kebijakan kehutanan.

4 Rincian Kontak Jalan Garuda 182 Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Labuan Sumbawa, Kec. Sumbawa, Kabupaten Sumbawa
5 Sumber Dana APBD 2017
6 Anggaran Proyek Rp 525,212,000
7 Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek 11 Agustus 2017
1 Status Proyek Pemeliharaan
2 Biaya Akhir Rp -
3 Tanggal Akhir -
4 Lingkup Akhir -
5 Alasan Perubahan Pada Proyek -
6 Referensi Laporan Audit dan Evaluasi -
1 Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak Balai KPH Ropang Provinsi NTB, Jalan Garuda 182 Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Labuan Sumbawa, Kec. Sumbawa, Kabupaten Sumbawa
2 Proses Pengadaan Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
3 Jenis Kontrak Pekerjaan Konstruksi
4 Status Kontrak -
5 Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding 10
6 Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran 10
7 Perkiraan Biaya Rp 525,212,000
8 Entitas Administrasi Kontrak Balai KPH Ropang Provinsi NTB
9 Judul Kontrak pembangunan dam pengendali pada wilayah BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada
10 Perusahaan Kontrak CV. CANDRA ESTETIKA
11 Harga Kontrak Rp 456,934,440
12 Lingkup Kontrak

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki lingkup tugas dan fungsi yang luas dalam pembangunan dan pengendalian wilayah hutan, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan hutan yang lestari.

13 Tanggal Mulai dan Lama Kontrak 12 September 2017 s/d 12 September 2018

Persentase Kemajuan (%)

Kemajuan Keuangan

Lokasi